Pertanian Kedelai

 usaha pertanian kedelai mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, dan juga pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman kedelai (kacang palawija). Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman kedelai.

REGULASI: Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021

• Skala:

  Usaha Mikro
  Luas Lahan:

  Tidak diatur
  Tingkat Risiko:

  Menengah Rendah
  Perizinan Berusaha:

  Sertifikat Standar
  Jangka Waktu:

  -
  Masa Berlaku:
  Parameter:

  1. Lahan usaha berlokasi di lintas kabupaten/ kota
  2. Lahan usaha berlokasi di kabupaten/ kota
  3. PMA
  4. Lahan usaha berlokasi di lintas provinsi
  Kewenangan:

  1. Gubernur
  2. Bupati/Walikota
  3. Menteri/Kepala Badan
  4. Menteri/Kepala Badan
  Persyaratan perizinan berusaha

  Tidak ada
  Jangka waktu pemenuhan persyaratan

  -
  Kewajiban perizinan berusaha

  Menerapkan budidaya tanaman pangan yang baik dan benar (good agriculture practices);
  Jangka waktu pemenuhan kewajiban

  1 Tahun

  ---

• Skala:

  Usaha Kecil
  Luas Lahan:

  Tidak diatur
  Tingkat Risiko:

  Menengah Rendah
  Perizinan Berusaha:

  Sertifikat Standar
  Jangka Waktu:

  -
  Masa Berlaku:
  Parameter:

  1. Lahan usaha berlokasi di kabupaten/ kota
  2. PMA
  3. Lahan usaha berlokasi di lintas provinsi
  4. Lahan usaha berlokasi di lintas kabupaten/ kota
  Kewenangan:

  1. Bupati/Walikota
  2. Menteri/Kepala Badan
  3. Menteri/Kepala Badan
  4. Gubernur
  Persyaratan perizinan berusaha

  Tidak ada
  Jangka waktu pemenuhan persyaratan

  -
  Kewajiban perizinan berusaha

  Menerapkan budidaya tanaman pangan yang baik dan benar (good agriculture practices);
  Jangka waktu pemenuhan kewajiban

  1 Tahun

  ---

• Skala:

  Usaha Menengah
  Luas Lahan:

  Tidak diatur
  Tingkat Risiko:

  Menengah Tinggi
  Perizinan Berusaha:

  Sertifikat Standar
  Jangka Waktu:

  3 Hari
  Masa Berlaku:
  Parameter:

  1. PMA
  2. Lahan usaha berlokasi di lintas kabupaten/ kota
  3. Lahan usaha berlokasi di lintas provinsi
  4. Lahan usaha berlokasi di kabupaten/ kota
  Kewenangan:

  1. Menteri/Kepala Badan
  2. Gubernur
  3. Menteri/Kepala Badan
  4. Bupati/Walikota
  Persyaratan perizinan berusaha

  1. Keterangan kelayakan teknis sebagai produsen atau pengedar benih dari Institusi Pengawasan dan Sertifikasi Benih;
  2. Keterangan memiliki atau menguasai sarana untuk produksi benih atau untuk peredaran benih;
  3. Keterangan memiliki tenaga kerja yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan di bidang perbenihan;
  4. Tempat usaha produksi atau peredaran benih sesuai dengan persyaratan usaha;
  5. Membuktikan lokasi produksi benih bukan daerah endemis (akan disediakan informasi spasial); dan
  6. Perizinan lingkungan.
  Jangka waktu pemenuhan persyaratan
  Kewajiban perizinan berusaha

  1. Menerapkan budidaya tanaman pangan yang baik dan benar (good agriculture practices);
  2. Menerapkan standar mutu benih; dan
  3. Membuktikan lokasi produksi benih bukan daerah endemis (akan disediakan informasi spasial).
  Jangka waktu pemenuhan kewajiban

  1. 1 Tahun
  2. 1 Tahun

  ---

• Skala:

  Usaha Besar
  Luas Lahan:

  Tidak diatur
  Tingkat Risiko:

  Menengah Tinggi
  Perizinan Berusaha:

  Sertifikat Standar
  Jangka Waktu:

  3 Hari
  Masa Berlaku:
  Parameter:

  1. PMA
  2. Lahan usaha berlokasi di lintas kabupaten/ kota
  3. Lahan usaha berlokasi di lintas provinsi
  4. Lahan usaha berlokasi di kabupaten/ kota
  Kewenangan:

  1. Menteri/Kepala Badan
  2. Gubernur
  3. Menteri/Kepala Badan
  4. Bupati/Walikota
  Persyaratan perizinan berusaha

  1. Rencana kerja usaha budidaya;
  2. Bukti penguasaan lahan usaha; dan
  3. Perizinan lingkungan.
  Jangka waktu pemenuhan persyaratan
  Kewajiban perizinan berusaha

  Menerapkan budidaya tanaman pangan yang baik dan benar (good agriculture practices).
  Jangka waktu pemenuhan kewajiban

  1 Tahun